Ketiga bidang itu, menurutnya, tidak dapat dipisahkan ketika membaca perkara-perkara yang memiliki dimensi politik.
“Hari ini, untuk menganalisis hukum pidana, terutama dalam kasus-kasus tertentu, tidak bisa dilepaskan dari anasir politik. Ada relasi antara hukum tata negara, hukum pidana, dan politik hukum yang harus dibaca secara utuh,” paparnya.
Fahmy menambahkan, pendekatan multidisipliner menjadi penting untuk memahami fenomena pemidanaan terhadap aktor-aktor politik, termasuk ketika muncul tudingan kriminalisasi terhadap pihak-pihak yang berseberangan dengan kekuasaan.
Perspektif tersebut, kata dia, juga relevan untuk membaca berbagai perkara yang menjadi perhatian publik.
Ia berharap buku Pidana Politik, Obstruction of Justice dan Amnesti Presiden dapat memperkaya literatur akademik sekaligus menjadi referensi bagi mahasiswa, peneliti, maupun praktisi dalam mengkaji hubungan antara hukum dan politik di Indonesia. (*)
