"Profesi advokat dikenal sebagai officium nobile (profesi yg terhormat atau profesi yang mulia), namun ironisnya hingga saat ini profesi advokat belum memiliki standar yang baku secara nasional," ungkapnya.
Karenanya, KAI akan membangun kerjasama dengan beberapa organisasi advokat yang mempunyai garis perjuangan yang sama yaitu multibar dengan cara membentuk Dewan Kehormatan dan membuat Kode Etik Advokat bersama.
"Dengan demikian ke depan diharapkan tidak ada lagi advokat bandit yang dijatuhi sanksi di organisasi A, loncat ke organisasi B. begitupun sebaliknya," sambungnya.
Masih dikatakan Tjoejoe, pihaknya menekankan bahwa, KAI telah siap memasuki peradaban baru advokat Indonesia.
Sebanyak 872 peserta, utusan dari 24 provinsi serta para senior advokat di antaranya DR. Teguh Samudera, Ramdlon Naning, dan Lasdin Welas menghadiri KNLB dan Rakernas KAI. Turut hadir Wakil Gubernur Sumatera Selatan, H. Ishak Mekki dan Bupati Lahat H. Saifudin Aswari Rivai. Ini forum besar pertama para advokat dari seluruh Indonesia pasca terbitnya SKMA No. 073/2015 serta putusan MK No. 112/2014 dan No. 36/2015. (MR)












