Hal lain menyangkut kepemimpinan organisasi KAI. Untuk masa jabatan presiden, ketua DPD dan ketua DPC KAI dibatasi hanya satu periode. "Sikap ini diambil KAI agar di KAI tidak ada presiden yang membangun dinasti atau bernafsu menguasai organisasi ini untuk kepentingan dirinya, keluarganya dan kelompoknya," jelasnya.
Menurutnya, Kebijakan ini diharapkan akan mampu meningkatkan percepatan kaderisasi di KAI. Ini juga, merupakan cara KAI untuk menghormati para mantan presidennya, menghormati para seniornya dan menghargai para yuniornya, sebab secara otomatis mantan Presiden KAI masuk menjadi anggota Dewan Pembina.
Sementara diungkapkan Juru bicara DPP KAI, Fadli Nasution, KAI juga mendorong RUU Advokat agar dapat segera dibahas dan disahkan oleh DPR pada tahun 2017. Untuk diketahui, saat ini KAI sedang menyusun standar kompetensi profesi advokat bersama-sama dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).












