JAKARTA || Bedanews.com – Dalam masa awal pemerintahan Gubernur Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno, penting bagi keduanya untuk mewaspadai manuver pejabat yang berupaya merebut posisi strategis di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.
Fenomena tersebut, yang sudah menjadi rahasia umum di banyak pemerintahan daerah, berpotensi mengganggu stabilitas dan efektivitas pemerintahan yang baru saja terbentuk.
Di berbagai tingkat pemerintahan baik kabupaten, kota, maupun provinsi, sering muncul kelompok-kelompok pejabat yang saling mendukung untuk memperoleh posisi strategis.
Mereka biasanya membentuk aliansi berdasarkan kesamaan latar belakang, seperti pendidikan, almamater, atau hubungan pribadi yang telah terjalin lama. Sayangnya, praktik semacam ini dapat memicu persaingan tidak sehat yang menghambat jalannya pemerintahan.
