Dalam menghadapi kasus-kasus pemutusan hubungan kerja, Presiden Prabowo membentuk Satuan Tugas PHK yang melibatkan unsur pemerintah, serikat buruh, dan pelaku usaha. Satgas ini didirikan atas usulan langsung dari Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, dengan misi utama mempercepat proses pencarian lapangan kerja baru bagi buruh terdampak.
Di sektor ekonomi, keberhasilan pemerintah meningkatkan kepercayaan investor juga berkontribusi langsung pada pembukaan lapangan kerja. Data realisasi investasi sepanjang Januari–Maret 2025 mencatat kenaikan 15,9% dibanding tahun sebelumnya, mencapai Rp465 triliun dan membuka 594.104 lapangan kerja baru di seluruh Indonesia.
Selain itu, pemerintah kini tengah memperbaiki sistem pendataan sosial melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) agar bantuan pemerintah benar-benar sampai kepada warga yang membutuhkan, termasuk buruh.
