Bandung BEDAnews.com
Pandangan Fraksi-fraksi DPRD Provinsi Jawa Barat terhadap ajuan rancangan APBD tahun anggaran 2018 yang diusulkan oleh Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan pada sidang paripurna DPRD yang baru lalu dinilai sebagai hal yang wajar, karena walaupun kita mendapat WTP yang ke-6 , kita harus jaga dan harus kita tingkatkan.
Demikian dikatakan Pimpinan sidang paripurna DPRD Jabar yang juga Wakil Ketua DPRD Jabar Abdul Haris Bobihoe dengan agenda Pandangan Fraksi-fraksi DPRD Jabar terhadap usulan RAPBD tahun anggaran 2018, kepada wartawan usai sidang paripurna, Senin (2/10/2017).
“Ini realisasi di lapangan, walaupun kita mendapat beberapa kali WTP yang ke-6 , kita harus jaga dan harus kita tingkatkan.”Ujarnya
Politisi Gerindra ini juga mengatakan bahwa Pandangan umum Fraksi-fraksi Tentang APBD 2018 adalah hal yang wajar, dengan harapan nantinya akan adanya peningkatan kedepannya. Diungkapkannya, ada beberapa hal yang belum pas dalam penempatan program. Itulah yang harus kita survey dan harus kita koreksi, kalaupun penempatan itu sudah bagus, harus kita kritisi juga yang belum pas, yang belum maksimal dilapangan yaitu di sektor pendidikan dan kesehatan, kalau infrastruktur menurut saya sudah cukup bagus, ujar Haris Bobihoe.
APBD Tahun 2018 direncanakan Rp. 33 Trilyun, diantaranya untuk sektor pendidikan 20% dan Pendidikan sebesar 10%. Sementara terkait dengan janji-janji Gubernur yang belum terpenuhi, seperti bidang rutilahu sebanyak 1000 yang tersebar di seluruh Jawa Barat, yang seharusnya ini terpenuhi tahun 2017 dan selesai, diharapkannya mudah-mudahan sebelum jabatan Gubernur selesai program rutilahu sudah selesai juga,
Untuk APBD tahun ini dan tahun depan penekanan bobotnya masih tetap pada instrastuktur dan ada beberapa hal yang harus ditingkatkan di daerah, terutama Pembangunan Infrastuktur yang menunjang terhadap proyek besar seperti Pembangunan BIJB Kertajati, juga pembangunan infrastuktur untuk meningkatkan ekonomi dan menekan biaya transportasi masyarakat, hal ini sangat membantu bagi para petani, nelayan, pedagang .
Banyaknya program yang belum terealisasi dikarenakan anggaran APBD yang terserap luar biasa untuk PON kemarin, selama 3 Tahun anggaran untuk kebutuhan PON mencapai 3 Trilyun lebih, yang kita bagi dalam 3 tahun anggaran.
Kemudian juga pengambilan alih SMA/SMK oleh Provinsi sesuai UU itu juga menyedot anggaran yang cukup besar hampir Rp.7 Trilyun untuk guru dan hononer yang ada di sekolah-sekolah SLTA. Ujarnya.@hermajnhermitz
