Sinkronisasi DTSEN dengan DTKS, Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Pintar (KIP), serta data kependudukan dinilai penting guna meminimalkan kesalahan maupun potensi penyalahgunaan.
Ia menegaskan bahwa, jalur afirmasi harus tetap dipertahankan sebagai wujud kehadiran negara dalam memberikan perlindungan kepada kelompok rentan. Namun, pengawasan dan validasi data harus diperkuat agar kebijakan tersebut tidak kehilangan tujuan utamanya.
“Jangan sampai kebijakan yang dirancang untuk membantu rakyat kecil justru dinikmati oleh mereka yang mampu memanipulasi keadaan. Negara harus memastikan setiap kuota afirmasi benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak menerimanya,” pungkas Bang Sunan. (Red).
Page 5 of 5
