Menurutnya, hak memperoleh pendidikan telah dijamin dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945. Karena itu, setiap kebijakan yang berkaitan dengan akses pendidikan harus dijalankan berdasarkan prinsip keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi masyarakat.
Di sisi lain, ia juga mengingatkan bahwa, berbagai laporan mengenai dugaan penggunaan alamat fiktif, manipulasi data sosial ekonomi, hingga pemanfaatan celah administratif dalam proses seleksi menunjukkan perlunya penguatan sistem pengawasan.
“Jika jalur afirmasi dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berhak, maka yang dirugikan bukan hanya negara, tetapi juga anak-anak dari keluarga kurang mampu yang seharusnya mendapatkan kesempatan tersebut,” tegasnya.
Untuk mencegah persoalan serupa terulang, Bang Sunan mendorong pemerintah daerah, dinas pendidikan, dinas sosial, dan instansi kependudukan memperkuat integrasi data antarlembaga.
