Ia menjelaskan, kelompok masyarakat rentan yang paling berpotensi terdampak akibat ketidaksesuaian data meliputi keluarga berpenghasilan rendah, pekerja sektor informal, buruh harian, penyandang disabilitas, lansia, hingga rumah tangga yang berada pada kategori rentan miskin. Dalam banyak kasus, kondisi ekonomi mereka tidak selalu tercermin secara akurat dalam sistem pendataan nasional.
Akibatnya, tidak sedikit peserta didik yang secara faktual berasal dari keluarga kurang mampu justru kesulitan mengakses jalur afirmasi karena data desil mereka tidak tercantum atau tidak sesuai dengan kondisi nyata di lapangan.
Bang Sunan menilai, kondisi tersebut menunjukkan bahwa akurasi DTSEN memiliki kaitan erat dengan perlindungan hak konstitusional warga negara. Oleh sebab itu, pemerintah perlu memastikan mekanisme pembaruan, verifikasi, dan koreksi data berjalan secara transparan, cepat, serta mudah diakses masyarakat.
