Ciamis.BEDAnews
Peraturan KPU No 15 th 2013 dianggap regulasi yang membingungkan seolah berdiri sendiri dengan tidak melihat dan mempertimbangkan aturan / regulasi yang lainnya serta dinggap lemah sehingga ada celah untuk melakukan kecurangan / pelanggaran aturan lain , mengebiri hak para caleg, "PKPU No 15 Tahun 2013 produk aturan tidak proporsional, ini dibikin separti asal jadi sarat nuansa pengebirian, celah untuk dimanfaatkan kelemahannya seolah tidak melihat aturan lain sebagai pembanding, dan rujukan" kata Ketua Forum Masyarakat Bersatu, Anton Rahanto.
Dia melanjutkan, sangat disayangkan para caleg memanfaatkan celah untuk kepentingannya seperti mobil pribadi dan umum, dijadikan media pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK), "PKPU 15 jelas tidak ada larangan / yang mengaturnya, hingga banyak caleg yang membrending mobilnya, dipasang APK di angkot hingga jadi reklame berjalan tanpa mengindahkan Peraturan Mentri Perhubunagan Tahun 1976" ujarnya.
Adapun peraturan Mentri tesebut tertuang di Surat Keputusan Mentri Perhubungan No KM 430/U/Phb-76 tentang penggunaan kaca pada kendaraan bermotor, Ayat 2 yang berbunyi "….. boleh dipergunakan kaca berwarna atau kaca yang berlapis bahan berwarna (film coating) asal dapat tembus cahaya dengan prosentase penembusan cahaya tidak kurang dari 70%",
Sedang ayat 3 berbunyi ". Kaca depan dan atau kaca belakang boleh dipergunakan kaca warna atau kaca yang berlapis bahan berwarna (film coating), asal dapat tembus cahaya dengan prosentase penembusan cahaya tidak kurang dari 40% sepanjang sisi atas (bagian kaca) yang lebarnya tidak lebih dari pada sepertiga tinggi kaca yang bersangkutan", dan ayat 5 "Dilarang menempatkan atau menempelkan sesuatu pada kaca-kaca kendaraan bermotor, kecuali jika hal itu dimaksud untuk kepentingan Pemerintahan, yang penempatannya tidak boleh mengganggu kebebasan pandangan pengemudi".
Ketua KPUD Ciamis, Kikim Tarkim dan Ketua Panwaslu Ciamis, Uce Kurniawan saat dikonfirmasi BEDAnews.com usai rakor logistik Pemilu di Kantor KPUD Ciamis, membenarkan pemasangan APK pada kendaraan tidak di atur pada PKPU No 15 tahun 2013, mereka menyayangkan atas sikap para caleg yang memasang APK pada mobil, dan tidak bisa melakukan penindakan, "PKPU 15 adalah aturan dari pusat kami hanya pelaksana saja" ujar Kikim.
Sementara Kasi Dal Op Dishubkominfo Ciamis, Haris "pemasangan APK di mobil harus ada izin dari Dishubkominfo, tak berizin artinya melanggar dan harus ditindak" sedangkan salah satu caleg incumbent dari PKS, Didi Sukardi mengakui dirinya tidak tahu ada aturan Mentri Perhubungan tersebut "kalau melanggar dan KPU atau Panwas yang menindak tentu akan berontak, namun bila penindakan oleh Dishub atau Polisi saya akan tunduk, namun akan memohon kebijakan karena membrending mobil itu mahal menghabiskan dana 2,5juta" kata Didi. (abraham)
