Bandung, BEDAnews
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik nama Kendaraan bermotor (BBNKB) sebagai primadona penyumbang terbesar Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Barat, tidak masuk kedalam draft usulan raperda (rancangan peraturan daerah) penghapusan piutang pajak daerah yang diajukan pemerintah provinsi Jawa Barat yang saat ini tengah dibahas DPRD Jawa Barat melalui Panitia khusus (Pansus) IV.
Sebagaimana dijelaskan anggota Pansus IV, Ineu Purwadewi Sundari kepada BEDAnews.com di DPRD Jawa Barat, Rabu (2/10), penghapusan piutang pajak daerah dimaksudkan adanya keinginan untuk tertib administrasi, diantaranya seperti untuk objek pajak yang hilang, dicuri dan sejenisnya, tetapi itupun ada persyaratannya untuk itu.
Yang diajukan kepada pansus dalam draft itu tidak termasuk PKB dan BBNKB, yang ada adalah pajak air permukaan tetapi itu juga masih dalam penghitungan juga. “Sehingga kami meminta meskipun perdanya masih disusun, tetapi pemprov harus sudah memiliki minimal database untuk memverifikasi dan identifikasi kembali objek pajaknya. Apa perlu dihapus atau tidak. Kita ingin accountabilitas yang dibangun ini tidak lagi ada catatan penting dalam keuangan Negara,” tegasnya.
Ini juga kita akan konsultasikan ke Badan Akuntabilitas Keuangan Negara di Kemendagri, karena dulu juga pernah ada perda no 21 th 2002 tetapi dengan cara yang berbeda dulu tidak detil, sekarang lebih ber proses dengan berketatapan yang mengikat tahapan-tahapan tersebut.
Dalam pelaksanaannya hanya pengusung tetapi juga melibatkan inspektorat untuk bekerja sama dan kami juga mengingtkan untuk selalu dalam prinsip kehati-hatian karena kami tidak ingin di kemudian hari menimbulkan masalah hokum, pungkas sekretaris FPDI Perjuangan Jabar yang merupakan caleg no 1 dari Dari Sumedang Majelengka Subang. (hermanto)
