Hadir antara lain, Wakil Ketua Umum MPR RI, Ahmad Basarah, Fadel Muhammad dan Jazilul Fawaid serta jajaran utama pengurus pusat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM dan Keamanan ini menjelaskan, Cak Imin menilai, UUD NRI 1945 yang telah diamandemen empat kali, masih memiliki banyak ‘lubang’ serta masih banyak aspek yang belum diatur dalam UUD NRI 1945. Tidak jarang ‘lubang’ yang ada justru dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
Cak Imin juga menyebut bahwa, MPR yang akan datang sebaiknya melaksanakan penyempurnaan UUD 45 karena tuntutan perkembangan dan perubahan yg terjadi. Mengapa? Karena menurut Cak Imin, agar tidak terjadi lagi kompetisi yang pragmatis menggunakan uang, menggunakan sogokan yang tampaknya tidak bisa diatasi melalui UU. Mau tidak mau harus dipertegas dalam konstitusi UUD 1945. Agar spirit dari demokrasi sebagai hak-hak rakyat yang fundamental tidak mudah dibeli dengan murah semurah yang menjadi fakta-fakta di lapangan. Karena itu, sebagaimana ditegaskan Cak Imin, PKB mengusulkan penyempurnaan konstitusi bisa dimulai oleh periode yang akan datang.
