“Nantinya, apabila seluruh partai politik sepakat dilakukan amandemen UUD NRI 1945, maka yang dapat melaksanakan amandemen UUD NRI 1945 adalah MPR RI periode 2024-2029. MPR RI periode sekarang sudah tidak dapat melakukan amandemen UUD NRI 1945. Sebab sesuai Tata Tertib MPR, amendemen UUD tidak dapat diajukan dalam 6 bulan sebelum berakhirnya masa keanggotaan MPR,” pungkas Bamsoet.
Sebelum bertemu Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, Silaturahmi Kebangsaan Pimpinan MPR telah bertemu dengan Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden RI ke-6, Try Sutrisno, Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla, Wakil Presiden RI ke-11, Boediono, Ketua MPR RI ke-11, Amien Rais, Ketua MPR RI ke-14, Sidarto Danusubroto dan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh. (Red).
