KAB. BANDUNG || bedanews.com — Berkenan menerima perwakilan aksi unjuk rasa dari Aliansi Masyarakat Kabupaten Bandung, Ketua DPRD Hj. Renie Rahayu Fauzi beserta pimpinan lain dan para anggota, sebelumnya menyampaikan bahwa antara masyarakat dan DPRD sama rata tidak perbedaan saat duduk bersama, yang dikatakan Ketua Presedium Aliamsi Masyarakat Kabupaten Bandung, Atin Nurhayati, SH., itu merupakan suatu kewajaran. Karena kita berkunjung ke gedung rakyat.
Atin menambahkan, adanya stigma yang berkembang saat ini jelas sangat membuat malu masyarakat Kabupaten Bandung. Karena setiap ia mengakui domisili, selalu dikaikan dengan berbagai permasalahan yang terjadi, terutama dengan masalah PT Bandung Daya Sentosa (BDS).
“Hal inilah yang menuntun kami untuk meminta solusi kepada para pimpinan dan anggota dewan untuk meminta solusi. Dan perlu ditegaskan, ‘Kami tidak akan pulang kalau hari ini tidak mendapatkan solusi,’ itu sudah menjadi komitmen kami,” kata Atin di ruang Banmus DPRD Kabupaten Bandung, Kamis 9 Oktober 2025.
Penegasan serupa diungkapkan oleh Sekjen Aliansi Masyarakat Kabupaten Bandung, Indra Agustina, ST., yang meminta segera ada penyelesaian dari permasalahan dan segera ditindaklanjuti, tidak hanya rencana tapi harus dengan aksi nyata.
Ia menvisualisasikan permasalahan yang saat ini mencuat, seperti permasalahan revitalisasi Pasar Banjaran yang dianggapnya sangat merugikan masyarakat pedagang, SPAM Perumda Air Minum Tirta Raharja yang sudah menjadi proyek komersialisasi di Pacet tanpa mengindahkan kebutuhan masyarakat. Juga masalah lainnya yang perlu keseriusan dalam penanganannya.
Pula Perda Kabupaten Bandung Nomor 11 dan 13 tahun 2022 dari aspek historis dan faktual, Issue tentang dugaan terjadinya monopoli pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Bandung, Lemahnya pembinaan minat dan bakat pemuda-pemudi potensial. Sementara tujuan penyampaian aspirasi ini untuk mendapatkan solusi konkret dan tertulis yang disepakati oleh eksekutif dan legislatif.
“Jadi wajar kalau kami menuntut kebenarannya, dan kami berkomitmen tidak akan pulang kalau tidak ada solusi hari ini. Kalau perlu kami akan menginap di Pemkab Bandung,” tegas Indra.***
