Bandung BEDAnews.
Adanya aspirasi permohonan perubahan status hukum atas aset milik pemprov jabar yang diajukan oleh masyarakat yang menempati aset tanah milik pemprov seluas kurang lebih 39.107 M2 di jl. DR. Setiabudhi Km 7 Bandung. Mendapat tanggapan dan perhatian dari komisi A DPRD Jabar.
Ketua Komisi A DPRD Jawa Barat. Drs. H Yusuf Puadz. Mengatakan. “Pada dasarnya Komisi A dapat memahami permohonan dimaksud, namun menurut Puadz tentunya hal tersebut harus didukung oleh kajian-kajian dari berbagai aspek terkait.”
Sementara Anggota Komisi A, Aep Sulaeman, MAP menyatakan bahwa perlu kajian yang mendalam mengenai proses ruislagh tersebut, diantaranya terkait status tanah, penyerahan tanah dari Departemen PU dulu, serta adanya penjaminan kepada masyarakat dari pihak ketiga sebagaimana aspirasi yang disampaikan masyarakat "Jangan sampai proses perubahan status berimplikasi hukum di depannya baik kepada eksekutif ataupun legislatif, dan terutama kepada masyarakat jangan sampai nantinya dirugikan."
Semantara perwakilan masyarakat Koswara menyatakan , masyarakat menyadari bahwa tanah yang ditempati adalah tanah milik Pemprov Jabar, pihaknya bahkan telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hal tersebut. Bahkan menurut Koswara pihak Pemprov selaku pemilik juga telah menyatakan masyarakat boleh menggunakan tanah tersebut asal kepada Pemprov diberikan ganti atau ruislagh sebagaimana dimaksud.
"Namun karena kami tidak mampu untuk memberikan ganti, maka kami masyarakat menggandeng pihak ketiga atau investor yang akan memberikan ganti kepada Pemprov Jabar," demikian jelas Koswara
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi A, Nawafie Saleh menghargai itikad baik masyarakat dengan mengakui bahwa tanah tersebut milik Pemprov.dan menyambut baik dalam arti bahwa Gubernur sudah menyampaikan surat dan masyarakat sudah menyetujui ruislagh, selanjutnya kami akan membahas di Komisi A untuk selanjutnya diproses melalui Pansus."
Sementara itu, Kepala Biro Pengelolaan Barang Daerah Provinsi Jawa Barat Dadang Suharto,menyatakan. masalah tersebut disepakati akan diselesaikan sesuai dengan koridor hukum tentang masalah aset, dan yang paling memungkinkan adalah dengan cara ruislagh, dan untuk ruislagh diperlukan persetujuan DPRD terlebih dahulu.
