Karena itu, jika berbagai kebijakan pemerintah memang dimaksudkan untuk memperkuat posisi negara, memperbaiki tata kelola ekonomi, menutup kebocoran anggaran, meningkatkan penerimaan negara, serta mengurangi dominasi kelompok-kelompok ekonomi tertentu atas sumber daya strategis nasional, maka resistensi yang muncul dapat dipahami sebagai konsekuensi politik dari perubahan tersebut.
Namun dalam setiap agenda perubahan besar, pertarungan tidak hanya terjadi pada tingkat kebijakan. Pertarungan juga terjadi pada tingkat persepsi. Kelompok yang merasa dirugikan oleh perubahan biasanya akan berupaya membangun narasi bahwa perubahan tersebut tidak diperlukan, tidak efektif, atau bahkan merugikan rakyat. Karena itu, keberhasilan sebuah agenda reformasi tidak hanya ditentukan oleh kualitas kebijakan, tetapi juga oleh kemampuan menjelaskan tujuan dan manfaat perubahan kepada masyarakat.
