Berdasarkan uraian tersebut, saya berpendapat bahwa, Presiden Prabowo Subianto perlu melakukan evaluasi terhadap komunikasi publik para pembantunya, termasuk Penasihat Khusus Presiden. Evaluasi tersebut penting agar setiap pejabat negara tetap berada dalam koridor kewenangannya, menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dalam berkomunikasi, menghormati proses hukum yang sedang berjalan, serta menghindari munculnya persepsi yang dapat menimbulkan kegaduhan di ruang publik.
Apabila dari hasil evaluasi internal ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika jabatan, kode etik, atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Presiden tentu memiliki kewenangan untuk menentukan langkah yang dianggap paling tepat. Langkah tersebut dapat berupa pembinaan, teguran, hingga pemberhentian atau pencopotan dari jabatan, sesuai dengan kewenangan konstitusional dan ketentuan hukum yang berlaku. ***
