Indonesia saat ini sedang berupaya meningkatkan investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan percepatan pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu, setiap pejabat publik sebaiknya menjaga keseimbangan antara perlindungan pekerja, penegakan hukum, kepastian hukum, serta keberlangsungan iklim investasi.
Sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setiap dugaan pelanggaran harus dibuktikan melalui proses hukum yang adil (due process of law). Di sisi lain, pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja juga telah menjadi kewajiban berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, serta berbagai peraturan pelaksana di bidang K3.
