Bandung, BEDAnews
Persoalan permukiman masyarakat miskin, merupakan masalah yang serius, multidimensional dan tidak mudah diatasi. Demikian disampaikan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat (BKBPM) Kota Bandung, Dadang Gantina, saat sosialisasi peningkatan kualitas dan kuantitas pemukiman / lingkungan masyarakat miskin Kota Bandung, yang digelar di Naripan Hotel, Jl. Naripan 31 – 35 Bandung, Kamis (31/10/2013).
Menurut Dadang, beragam upaya dan program dilakukan untuk mengatasinya, namun masih saja banyak dijumpai permukiman masyarakat miskin dihampir setiap sudut kota yang disertai dengan kekumuhan.
Di Kota Bandung berdasarkan data Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) tahun 2011 yang telah di-update tahun 2012, dari 30% masyarakat miskin terendah yang berjumlah 79.573 Kepala Keluarga (KK) (304.939 jiwa) mereka menempati 74.043 rumah dan 76,3%-nya (atau 65.136 unit) merupakan rumah tidak layak huni, dari angka tersebut, sebanyak 43.384 unit atau 58,6%- nya masih mengontrak atau menumpang dan sisanya 41.4% atu 30.659 unit sudah memiliki rumah sendiri.
Ketentuan tentang calon penerima bantuan rulitahu lanjut Dadang adalah rumah tersebut tidak layak huni dan milik sendiri. Dari data masyarakat miskin yang sudah memiliki rumah sendiri, masih ada sebanyak 19.832 unit yang tergolong rumah tidak layak huni. (BD)
