“Melalui fungsi legislasi dan pengawasan, kami berupaya agar MBG tidak hanya menjadi program sementara, tetapi menjadi gerakan nasional yang konsisten memperbaiki kualitas gizi anak-anak Indonesia. Transparansi, akuntabilitas, dan standar mutu makanan harus menjadi pondasi utama dalam setiap tahap pelaksanaannya,” ujar Netty Prasetiyani.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor agar manfaat program dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Menurutnya, MBG bukan sekadar upaya pemenuhan gizi, melainkan juga sarana pemberdayaan ekonomi lokal melalui pelibatan petani, nelayan, dan pelaku UMKM daerah.
Dari sisi teknis pelaksanaan, Tenaga Ahli Direktorat Promosi dan Edukasi Gizi BGN, Teguh Suparngadi, menjelaskan bahwa MBG dibangun dengan pendekatan gizi seimbang dan kemandirian pangan lokal.
