Sehubungan kawasan dan ruang yang di dalamnya terdapat penempatan fungsi, Rakhmat Majid Gani mengatakan, perlu dibuat perda tersendiri, yakni Perda tentang Zonasi, dan dapat dilengkapi dengan peraturan gubernur. “Ini selanjutnya akan disusun pemeritah provinisi,” katanya.
Lebih lanjut dikatakannya, jika telah disahkan, dalam menjalankan Perda RTRW Provinsi Kaltara ini nantinya sangat dibutuhkan peran serta masyarakat dan kelembagaan. Artinya, baik masyarakat maupun lembaga yang ada, harus mematuhi RTRW yang sudah ditetapkan. “Masyarakat juga turut mengawasi pelaksanaannya di lapangan,” tandasnya. (Hms/Lubis) Teks foto Ketua DPRD Kaltara Marten Sablon menyerahkan draft Raperda RTRW kepada Wakil Gubernur Kaltara Udin Hianggio, setelah disetujui, beberapa waktu lalu.
