Hukum

Perkara Perdata PT Borneo Delapan Enam, Dilaporkan Pidana

KALTIM, BEDAnews.com – Kasus penggelapan uang perusahaan PT Borneo Delapan Enam yang dituduhkan Direktur Utama H. Jamri telah dilakukan oleh mantan Direktur Operasional H. Suhardi hingga kini masih berlanjut. Padahal kasus tersebut telah bergulir sejak 2017 lalu

Cerita itu berawal, ketika H. Suhardi dituduh telah menggelapkan uang perusahaan sebesar Rp.2 miliar oleh Dirut PT Borneo Delapan Enam, H.Jamri, dan kasus tersebut telah dilaporkan ke Polda Kalimantan Timur pada1 Juli 2019.

Laporan nomor: LP/216/VII/2019/POLDA KALTIM/SPKT II/ Tanggal 1 Juli 2019, tentang Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan tersebut, berujung dengan penetapan Suhardi sebagai tersangka oleh penyidik Subdit III Jatanras Polda Kalimantan Timur.

Penetapan Suhardi sebagai tersangka, sontak saja dipertanyakan oleh tim kuasa hukum Suhardi karena dinilai cacat, salah kaprah alias tidak berdasar. Sebab tidak memiliki acuan unsur pidana yang jelas.

“Kami Tim Kuasa Hukum sudah melakukan kajian mendalam atas perkara ini. Kami juga menghadirkan ahli pidana untuk mengkaji masalah ini. Kesimpulannya, Perkara yang dilaporkan adalah murni masalah perdata bukan pidana,” terang Tim Kuasa Hukum Suhardi, Muhammad Zakir Rasyidin dalam keterangan tertulisnya, Kamis, (14/05/2020).

Diungkapkan Zakir, bahwa  pada tanggal 20 Februari 2017 lalu, kedua belah pihak telah membuat akta perdamaian yang di dalamnya tersurat poin-poin penting terkait hak dan kewajiban masing-masing. Akta tersebut telah disepakati kedua belah pihak tanpa ada tekanan dan paksaan.

Atas dasar itulah, lanjut Zakir, pada tanggal 16 Agustus 2017, H.Jamri selaku pelapor pun bersedia mencabut laporannya ke Polda Kaltim. Kemudian Direktorat Reserse Krimum Polda Kaltim pada tanggal 2 Oktober 2017 mengeluarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) yang salah satu poinnya adalah penyelidikan atas laporan tersebut resmi dihentikan karena perkara yang dilaporkan bukan ranah pidana, melainkan perdata.

“Tapi tiba-tiba tanggal 1 Juli 2019 klien kami dilaporkan lagi. Kan aneh? Yang jadi pertanyaan kami Tim Kuasa Hukum, apa dasar Polda Kaltim menetapkan klien Kami sebagai tersangka terhadap perkara yang sudah ada perjanjian damainya?. Lalu apakah boleh perkara yang sudah pernah dilaporkan, dan sudah dihentikan penyelidikanya, bisa dilaporkan kembali terhadap orang yang sama dan terhadap objek perkara yang sama?,” tanyanya heran.

Disampaikan juga oleh Zakir, salah satu poin penting yang dipermasalahkan di antara keduanya adalah terkait permintaan pengembalian saham sebesar 20% yang dilayangkan Suhardi kepada pihak PT Borneo Delapan Enam serta menagih komitmen fee sebesar 15 juta per unit rumah yang tak pernah dibayarkan oleh pihak perusahaan.

“Padahal kan komitmen itu sudah disepakati keduanya dalam akta perdamaian tadi. Lalu kenapa klien kami malah dilaporkan? Salahnya dimana? Kan sudah disepakati oleh Dirut?,” tegasnya lagi.

Tim Kuasa Hukum Suhardi meyakini penyidikan perkara tersebut tidak menjunjung tinggi prinsip Profesional-Modern-Terpercaya (promoter). Oleh karena itu, pihaknya akan mengadukan masalah ini ke Propam Mabes Polri besok Jumat, 15 Mei 2020.

“Jika ada oknum yang ikut bermain, maka kami minta agar segera diperiksa, sebab kita sangat cinta institusi ini, jangan sampai karena prilaku oknum lalu merusak nama baik institusi,” tegas pria yang juga Sekjen DPP Organisasi Relawan Jokowi.

Sebelumnya, pada Tahun 2017 lalu Suhardi pernah dilaporkan oleh Dirut PT Borneo Delapan Enam H. Jamri ke Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kaltim. Laporan tersebut tercatat dalam Nomor :LP/K/48/II/2017/POLDA KALTIM/SPKT Tentang Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan.

Namun laporan ini telah dicabut kembali oleh pelapor karena keduanya memilih penyelesaian masalah melalui jalur kekeluargaan sebagaimana tersurat dalam Akta Perjanjian Damai Tertanggal 20 Februari 2017 dan telah terbitnya SP2HP Nomor : B/528/X/2017/Ditreskrimum Tertanggal 2 Oktober 2017 dalam point dua dinyatakan penyelidikan atas laporan tersebut dihentikan. ***

Selanjutnya

Related Articles

Back to top button
Close