Selebihnya logis, sosok Jokowi ditengarai justru sebagai intelectual dader, oleh sebab dirinya sebagai pembujuk (uitlokker) atau doenpleger, pelaku utama yang menyuruh lakukan perbuatan pidana, hal logika tuduhan ini masik akal, oleh sebab substantif kebutuhan ijazah palsu adalah demi kepentingan pribadi Jokowi dalam bentuk uraian (kronologis delik) peristiwa hukum ‘jalan sesat’ Jokowi untuk memperoleh jabatan eksekutif dan pada kenyataannya saat ini Jokowi selain mantan presiden yang otomatis sebagai tokoh publik dan sosoknya nampak masih memiliki pengaruh pada jalannya kekuasaan pada pemerintahan kontemporer, terlebih putra kandungnya Gibran menjabat RI 2.
Maka, tentu saja menurut perspektif logika hukum, Jokowi patut diduga justru otak pelaku (doenpleger) atau pembujuk (uilokker) dan secara hukum masih dapat dituntut dalam perkara delik membuat surat keterangan palsu (Pasal 263 KUHP) bukan lagi pasal 244 oleh sebab hanya bentuk surat sekedar keterangan biasa, bukan dalam bentuk akte autentik, dengan catatan hukum andai kelak terkait ijazah palsu (akte authentic) Jo. Pasal 264 dalam praktik hukumnya ditafsirkan tuntutannya telah masuk unsur pasal kadaluwarsa (78 KUHP).
