Oleh karenanya atas dasar hukum terdapat ‘temuan baru’ yang menunjukan adanya bukti Jokowi masih melanjutkan perbuatan delik konkursus idealis, namun pada realitas perbuatan delik formil a quo dimaksud sudah digunakan, namun pada praktik kenyataannya perbuatan delik tetap masih berlanjut, sehingga Jokowi dan penyertanya pihak ASN UGM yang memiliki kekuatan birokasi atau kemampuan (koordinasi) merupakan pelaku yang penyerta atau bersama-sama melakukan (deelneming) atau medelpleger, sehingga makna hukumnya Jokowi Cs yang terlibat, secara analisa dalil hukum delik yang mereka lakukan masih belum masuk pada tuntutan yang kadaluarsa menurut pasal 78 dalam hubungan hukumnya terhadap pokok perkara a quo in casu Jo. 263 KUHP.
Setidak-tidaknya Jokowi dan para penyertanya pihak ASN UGM (medelpleger) terkait delik konkursus a quo Ijazah palsu masih berada dalam posisi tuntutan yang belum kadaluwarsa.
