Konklusi hukum, bahwa Jokowi dan siapapun civitas akademik pelaku penyertanya, mau Pratikno eks rektor UGM yang saat ini menjabat menteri di Kabinet Merah Putih (KMP) atau ‘petahana’ rektor UGM Prof Ova Emillia, Dekan Fakultas Kehutanan atau Guru Besar Hukum Pidana UGM. Prof. Markus, atau individu subjek hukum lainnya, harus disertakan sebagai pihak tersangka berdasarkan teori hukum mala in se dan asas Primus interpares seorang jatidiri yang memiliki faktor kelebihan namun tetap equal dimata hukum, yang kesemua prinsip keberlakuan sistim hukum ini bersumber didalam Sistim Konstitusi Dasar NRI (UUD 1945) yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara berdasarkan hukum (rule of law atau rechstaat) bukan kekuasaan belaka (machstaat) dan setiap orang sama dimata (equality before the law). **












