Dalam kesempatan tersebut, Aang memaparkan hasil E-Monev Keterbukaan Informasi Publik, di mana Bappeda DKI Jakarta dinilai informatif pada tahun 2024. Kendati demikian, ia menilai perlu adanya peningkatan kualitas informasi, terutama pada aspek kebermanfaatan bagi masyarakat.
“Keberadaan website dan media sosial belum cukup. Yang lebih penting adalah sejauh mana informasi itu dimanfaatkan publik dan mendorong partisipasi,” ujarnya.
Untuk memperkuat hal tersebut, Aang mendorong inovasi komunikasi kebijakan melalui konten visual, infografis, video singkat, serta storytelling kebijakan yang relevan, khususnya bagi generasi muda. PPID Bappeda juga diharapkan berperan sebagai first informant dalam merespons isu-isu publik guna menekan disinformasi.
