JAKARTA || Bedanews.com — Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta mendorong Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) dijadikan salah satu indikator strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI Jakarta, guna memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam perencanaan Jakarta menuju Kota Global.
Hal tersebut disampaikan Ketua Bidang Kelembagaan KI Provinsi DKI Jakarta, Aang Muhdi Gozali, dalam kegiatan Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik untuk Mendukung Perencanaan Jakarta Kota Global, yang digelar Senin (8/12/2025) di Balai Kota DKI Jakarta.
Menurut Aang, keterbukaan informasi tidak lagi dipandang sebagai kewajiban administratif semata, tetapi harus menjadi bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, capaian IKIP serta hasil E-Monitoring dan Evaluasi (E-Monev) Keterbukaan Informasi Publik dinilai relevan untuk diintegrasikan sebagai indikator kinerja dalam RPJMD maupun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) DKI Jakarta.
