“Jika Jakarta serius menuju Kota Global, maka transparansi, akuntabilitas dan partisipasi publik harus menjadi tolok ukur yang terintegrasi secara jelas dalam dokumen perencanaan daerah,” ujar Aang.
Ia menambahkan, peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bappeda sangat strategis dalam mengomunikasikan kebijakan perencanaan kepada publik. Tantangan keterbukaan informasi saat ini, kata dia, bukan lagi soal ketersediaan dokumen, melainkan bagaimana informasi yang kompleks dapat disampaikan secara komunikatif dan berdampak bagi masyarakat.
“PPID tidak cukup bersifat administratif. PPID harus menjadi aktor komunikasi publik yang mampu menjembatani bahasa kebijakan dengan bahasa masyarakat,” tegasnya.
Aang juga menekankan bahwa, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) merupakan kebutuhan strategis untuk membangun kepercayaan publik dan mendorong partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan serta evaluasi pembangunan. Kepercayaan publik, menurutnya, menjadi fondasi utama lahirnya kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan.
