Bandung BEDAnews.com.
Dewan Perawkilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat baru saja menetapkan Raperda penyertaan modal ke BUMD (badan Usaha Milik Daerah) PT BIJB dan jasa Kepariwisataan, menjada Perda Provinsi jawa barat yang dilakukan dalam sidang paripurna DPRD Jabar bersama Gubernur Ahmad Heryawan, pada saat proses pembahasan raperda penyertaan modal ini dinilai sangat krusial sehingga perlu pembahasan yang komprehensif karena penyertaannya berupa asset.
Sebagaimana dikatakan wakil ketua Pansus VII H. Surachman, S.Sos kepada BEDAnews di DPRD jabar. Jl diponegoro 27 Bandung.
“Pimpinan dan anggota Pansus VII DPRD Jabar , yang membahas raperda penyertaan modal ke BIJB, jasa kepariwisataan dengan melakukan kajian yang komprehensif, terlebih ini menyangkut permasalahan asset dan kelangsungan BUMD, sehingga waktu yang realistis yang dibutuh untuk membahas sekitar satu bulanan .” Ujarnya.
Meskipun perubahan ini hanya satu dua pasal saja yang dirubah, tetapi dilihat dari urgensinya dan konsekwensi pansus perda ini yang akan berkaitan dengan asset. “Maka kita perlu hati hati sebagai payung hukum. bukan kita mempermasalahkan ada tidaknya perubahan.”tuturnya
Politisi PDI Perjuangan ini. Menjelaskan. Penyertaan modal disini tidak berupa uang tetapi berupa barang, tetapi meski berupa barang kita juga ingin kongkrit kepada biro sarek , biro hukum termasuk BUMDnya, artinya tanah-tanah yang akan diberikan sebagai penyertaan modal kepada BUMD harus dikaji dulu. Harus harus sudah lewat appraisal.
Karena nantinya kewajiban Pemprov kepada BUMD tersebut akan dihitung dikonversi kedalam jumlah uang. contoh, dari sekian miliar penyertaan modal ke Jaswita (jasa pariwisata) sudah berapa kongkritnya, nanti dihitung misal kebutuhan 700 M sedah terpenuhi 500 tinggal sisa dihitung antara uang dengan barang.
Dan untuk penyertaan modal untuk BIJB yang berupa asset seluas 294 ha. Nantinya akan dikalkulasikan atau dikonversikan dalam bentuk uang, berapa jumlah penyertaan modal kita.
“Kita perlu hati-hatian terkait dengan asset. Karena pemprov akan memberikan barang dalam bentuk tanah.”
Dari hasil kajian kita tanah yang akan diserahkan sebagai peneyertaan modal itu murni tanah pemprov. di awal kita sampaikan kita minta kepada biro hukum, biro sarek, untuk cek dan croscek jangan sampai di kemudian hari ada permasalahan. atau klaim dari pihak lain.
