Bandung BEDAnews.com
Adanya keinginan dari elemen-elemen masyarakat yang menutut DPRD untuk melakukan tuntutan kepada pemerintah pusat mencabut atau membatalkan kenaikan BBM,hanyalah sebatas keinginan belaka, karena fungsi dan peran DPRD tidak seindah dan sejauh yang diperkirakan.
Hal ini diungkapkan Ir. Irfan Suryanagara, Wakil Ketua DPRD Jabar, ketika menerima aspirasi dari KAMMI Jabar di ruang Pansus DPRD jabar. Jl. Diponegoro 27 Bandung Selasa (25/11).
Dikatakan Irfan. Regulasi UU 32, DPRD adalah penyelenggara pemerintahan daerah yang disebut pejabat daerah kalau DPR RI legislator Pejabat Negara, sehingga Kami ini SKnya juga SK Mendagri,
“Kami sudah menyatakan sikap agar kebijakan ini dicabut, untuk disampaikan ke pemerintah pusat mnelalui pimpinan.itu yang kami lakukan tapi kalau DPR RI bisa melakukan hak angket kepada mereka.” katanya
Regulasi UU 32 tidak memungkinkan kami (DPRD) melakukan penolakan, sehingga yang ada adalah menyurati pemerintah pusat. bahwa DPRD telah menerima aspirasi dari Fraksi, dan masyarakat. DPRD hanya bisa menyampaikan kepada pemerintah pusat, karena regulasi otonomi daerah itulah yang terjadi dan terjadi pada kami.
Dari 8 fraksi yang ada di DPRD ada yang menolak dan mendukung, kita tidak bisa memaksa yang mendukung, fraksi Demokrat dan Gerindra yang menolak kenaikan BBM sudah disampaikan dalam pandangan umum fraksi pada saat paripurna, tapi fraksi yang lain itu diluar kewenangan kami, untuk kami sampaikan kepada institusi yakni DPRD.dari situ kami sampaikan ke Pusat. Itu regulasinya. kata Irfan
Karena itulash Irfan juga meminta kepada mahasiswa yang menyampaikan aspirasi untuk membuat kajian atas peran dan fungsi DPRD dengan rgulasi UU 32 ini. @hermanto
