Chaerul menyebut, penyelenggaraan Pilkada serentak pada 27 November 2024 mendatang merupakan momentum yang sangat strategis dalam upaya menyelaraskan materi atau substansi yang terdapat dalam dokumen perencanaan kebencanaan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah.
Pemda diwajibkan untuk menyusun Rancangan Teknokratik RPJMD tahun 2025-2029 yang memuat data dan informasi capaian kinerja pembangunan daerah, serta rekomendasi oleh para teknokrat untuk rencana pembangunan lima tahun ke depan.
“Rancangan Teknokratik tersebut menjadi masukan dalam penyusunan RPJMD sekaligus dapat menjadi acuan bagi para calon kepala daerah untuk merumuskan visi, misi, dan program calon kepala daerah,” ungkap Chaerul.
Sementara itu, dalam rangka memberikan panduan dan acuan bagi Pemda dalam menyusun Rancangan RPJMD Teknokratik, Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 000.8.2.2/4075/Bangda Tanggal 12 Juni 2024 hal Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2025-2029.
