“Pada Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, paradigma penanggulangan bencana telah bergeser orientasinya ke arah pengurangan risiko. Oleh karena itu, diperlukan upaya terpadu melalui perencanaan dan pengintegrasian penanggulangan bencana ke dalam dokumen perencanaan daerah,” terang Chaerul, dalam rilis yang diterima redaksi, Jum’at (19/7/2024).
Berdasarkan Pasal 10 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana disebutkan bahwa, pemaduan penanggulangan bencana ke dalam perencanaan pembangunan dilakukan dengan memasukkan unsur-unsur penanggulangan bencana ke dalam rencana pembangunan nasional dan daerah.
“Pemaduan unsur-unsur penanggulangan bencana ke dalam RPJMD dilakukan demi meningkatkan resiliensi dalam menghadapi bencana dan melindungi aset-aset serta hasil pembangunan dari dampak bencana yang merusak, demi mendukung tercapainya tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan,” imbuh Chaerul.
