JAKARTA, BEDAnews
Tim penyidik Kejaksaan Agung terus memeriksa pejabat PNS di Dinas Perhubungan DKI Jakarta, terkait dugaan tindak pidana korupsi pengadaan armada Bus Trans Jakarta senilai Rp 1 trilyun dan Peremajaan Bus Angkutan Umum Reguler senilai Rp. 500 milyar.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung RI, Tony T Spontana dalam siaran persnya Senin (2/6) di gedung bundar kejaksaan RI Jakarta Selatan, menyebutkan Tim penyidik memeriksa Dradjat Adhyaksa PNS di Dinas Perhubungan DKI Jakarta selaku Pejabat Pembuat Komitmen dalam Pengadaan Bus Peremajaan Angkutan Umum Reguler dan Kegiatan Pengadaan Armada Bus Busway tahun 2013.
Perkembangan penyidikan berlanjut pada pemeriksaan saksi Agus Sudiarso – Direktur PT. Ifani Dewi dan saksi Budi Susanto – Direktur Utama PT. Mobilindo, dengan agenda pemeriksaan terkait dengan tugas dan kewenangan tersangka, jelasnya.
Dalam pelaksanaannya, proyek pengadaan dan peremajaan armada bus tersebut, terbagi dalam 15 paket kegiatan, untuk PT. Ifani Dewi melaksanakan 2 paket berupa Non Articulated Bus, 4 paket berupa Non Articulated Bus Single, 4 paket berupa Non Articulated Bus Medium, dan 5 paket berupa Articulated Bus atau bus temple/gandeng, dan Paket 4 berupa Articulated Bus atau bus temple/gandeng oleh PT. Mobilindo. (SENA)
