Dalam pemberitaan tersebut juga disebutkan bahwa media yang bersangkutan telah berupaya meminta konfirmasi kepada pihak-pihak terkait, namun hingga berita dipublikasikan belum memperoleh tanggapan resmi. Oleh karena itu, informasi yang saya tuliskan dalam artikel tersebut merupakan rujukan dari isi pemberitaan media daring tersebut. Selain mengacu pada pemberitaan tersebut, saya juga berupaya menelusuri dan menghimpun informasi tambahan dari berbagai sumber lain yang saya anggap relevan guna memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai persoalan tersebut.
Dalam perspektif tata kelola BUMD, Gubernur DKI Jakarta sebagai wakil pemegang saham memiliki kewenangan melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, hingga pemberhentian Direksi. Kewenangan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, serta berbagai ketentuan mengenai pengangkatan, evaluasi, dan pemberhentian Direksi BUMD.
