Transparansi harus menjadi langkah pertama. Apabila pemberitaan mengenai kegiatan padel di Bali tidak benar atau tidak sesuai dengan fakta, Direksi TransJakarta berkewajiban memberikan klarifikasi secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebaliknya, apabila ditemukan pelanggaran etika jabatan, penyalahgunaan kewenangan, penggunaan anggaran yang tidak semestinya, atau pelanggaran terhadap prinsip tata kelola perusahaan, maka publik juga berhak mengetahui hasil pemeriksaan secara objektif.
Dengan demikian, keputusan mempertahankan atau mengganti Direktur Utama TransJakarta sepenuhnya merupakan kewenangan Gubernur DKI Jakarta sebagai wakil pemegang saham. Namun, melihat akumulasi berbagai persoalan yang terjadi selama masa kepemimpinan saat ini, evaluasi menyeluruh sudah menjadi kebutuhan. Evaluasi bukanlah bentuk penghukuman, melainkan kewajiban dalam rangka memperbaiki kualitas pelayanan publik dan memperkuat tata kelola BUMD.
