Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga secara eksplisit mengatur posisi strategis RT dalam pembangunan, sekaligus menekankan pentingnya jalur komando yang jelas. Dalam hal ini, keterlibatan pejabat dari provinsi lain, tanpa koordinasi struktural, berisiko menabrak norma administratif yang telah ditetapkan.
Apalagi, pertemuan antara KDM dan RT Gen Z Sahdan Arya bukanlah bagian dari agenda resmi antar pemerintah daerah, melainkan dipicu oleh popularitas media sosial. Dari sudut pandang birokrasi, langkah tersebut memang mencerminkan kepedulian, tetapi juga bisa menjadi preseden buruk dalam menjaga batas kewenangan. Sinergi yang ideal semestinya berjalan dalam koridor yang jelas, bukan berdasarkan inisiatif personal yang melampaui batas yurisdiksi.
