Tindakan penolakan terhadap pemberian amplop tersebut menjadi perbincangan, terutama dalam kaitannya dengan etika pemerintahan daerah. Terlepas dari maksud baik Dedi Mulyadi, posisinya sebagai Kepala Daerah dari Provinsi lain tidak membenarkan pemberian bantuan langsung kepada pengurus RT dari wilayah administratif berbeda. Tindakan itu berpotensi melanggar prinsip kehati-hatian dan tata kelola antar pemerintah daerah.
Secara hukum, pengelolaan pemerintahan daerah diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan bahwa hubungan antar pemerintah Provinsi dan Kota/Kabupaten harus berlangsung dalam kerangka koordinasi resmi yang sah. Tata kelola pemerintahan yang baik juga wajib tunduk pada asas etika administrasi publik dan kode etik yang berlaku.
