Polemik ini semakin relevan dalam konteks perubahan status Jakarta menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 dan Undang-Undang Nomor 151 Tahun 2024. Reformulasi ini membawa konsekuensi penting terhadap sistem pemerintahan, menuntut profesionalisme dan integritas yang lebih tinggi dari seluruh pejabat, mulai dari tingkat RT hingga Gubernur.
Sementara itu, pengakuan terhadap kiprah Arya juga datang dari berbagai pihak, termasuk Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta, yang juga melirik RT dan RW Gen Z tersebut sebagai Duta Anti Narkoba. Ini mencerminkan pengakuan terhadap potensi kepemimpinan generasi muda dalam menciptakan lingkungan yang sehat, bersih, dan bebas dari narkoba. Wali Kota Jakarta Utara secara khusus menegaskan bahwa struktur RT/RW merupakan tulang punggung perubahan sosial, dan kepemimpinan seperti Arya sangat diperlukan dalam membangun Jakarta yang baru.
