Ia menyoroti pentingnya efektivitas pembinaan teritorial sebagai instrumen deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan. Tidak hanya sebagai administratif. Melainkan harus menjadi sistem deteksi dan respons dini terhadap ancaman, baik konvensional maupun non-konvensional.
Dalam kunjungan kerja yang juga dihadiri oleh Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto dan beberapa anggota Komisi I DPR RI lainnya, seperti Elita Budiati, Sabam Rajagukguk, dan Mahfudz Abdurrahman ini, juga menekankan perlunya penguatan sinergi lintas sektor dalam pengamanan Pelabuhan Patimban. Termasuk koordinasi antara TNI, Polri, pemerintah daerah, dan otoritas pelabuhan.
“Pengamanan objek vital nasional harus berbasis kolaborasi. Tidak bisa berdiri sendiri. Integrasi komando, komunikasi dan dukungan logistik menjadi kunci,” tambahnya.
