Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa, fungsi pengawasan DPR RI tidak berhenti pada peninjauan lapangan, tetapi memastikan bahwa, kebutuhan riil satuan teritorial dapat terakomodasi dalam kebijakan dan dukungan anggaran yang proporsional.
“Kami ingin memastikan bahwa postur pertahanan di wilayah barat Indonesia semakin kuat, selaras dengan dinamika ancaman dan kepentingan strategis nasional,” pungkasnya.
Melalui penguatan sistem pengamanan Pelabuhan Internasional Patimban dan objek vital lainnya, Komisi I DPR RI berharap, terbangun sistem pertahanan wilayah yang tangguh, adaptif, dan mampu menjamin stabilitas nasional dalam jangka panjang. (Ayu).
Page 4 of 4
