Bandung, BEDAnews
Upaya penanaman nilai kebangsaan bagi anak bangsa, bukan merupakan kegiatan yang instan, kegiatan ini tidak seperti kegiatan infra struktur selesai kegiatan kemudian nampak ada bukti bentuknya. Tetapi penanaman nilai kebangsaan lebih kepada investasi, kita akan merasakan hasilnya nanti pada generasi mendatang dan kalau hal ini tidak dijalankan, entah apa yang akan terjadi nanti.
Hal ini diungkapkan Kepala bidang Kesatuan Bangsa pada Badan kesatuan bangsa politik dan perlindungan masyarakat (Bakesbangpolinmas) Provinsi Jabar, H. Ahmad Mulyadi kepada BEDAnews Jumat, (15/6) di Bandung.
Diungkapkan Ahmad, penanaman nilai yang terjadi saat ini cenderung kepada pemahaman-pemahaman akan ideology kelompok, bukan masalah nilai-nilai kebangsaan, nilai perjuangan tetapi visi dan misi kelompok semata.
“Kita belum bisa bicara banyak masalah 4 pilar kebangsaan tetapi melihat kondisi masyarakat yang ada saat ini, yang cenderung lebih mementingkan kelompok terlepas dari adanya isu globalisasi. Kalau dibiarkan akan berat untuk anak cucu kita ke depan, Saat ini pemahaman ideology dengan adanya proses reformasi, telah berubah adanya pandangan sebelah mata terhadap Pancasila,” ungkap Ahmad.
Terlebih dengan dibubarkannya BP 7 siapa dan lembaga mana yang harus menangani hal ini, apalagi SDM-SDM yang ada saat itu pada menghilang sementara kesiapan aparatur melaksanakan itu dipertanyakan?. Pada tingkat aparatur juga sudah terbawa arus setelah reformasi ini semuanya sudah lain, kinerja itu hanya keinerja biasa-biasa.
Upaya penanaman nilai kebangsaan ini tidak bisa parsial harus holistik harus dapat memberikan arti dan pemahaman yang sama, sehingga Kesbangpun dalam memberikan materi ini harus orang yang sudah mumpuni dalam pemahamannya tentang Pancasila.
Upaya untuk itu selain perlu dikembangkan lagi semacam penataran-penataran P4, pelatihan Training Of Trainer (TOT), sehingga konsep dan pemahaman yang diberikan kepada masyarakat akan sama, juga diharapkan pemahaman ideology kebangsaan ini masuk ke dalam dunia pendidikan harus bisa masuk lagi kedalam mata pelajaran atau kurikulum pendidikan.
Saat ini di Pemprov Jabar pun sudah ada pergub no 16 tahun 2012 tentang revitalisas dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila di Jabar, yang mengharuskan setiap kegiatan seminar atau sejenisnya harus disisipi materi kebangsaan.
Sementara upaya Badan kesatuan bangsa dengan keterbatasan anggaran kegiatan penanaman nilai kebangsaan pun hanya cukup 4 angkatan dengan jumlah keseluruhan 240 orang, sehingga untuk mensosialisasikan 4 pilar kebangsaan ini, sangat jauh dari apa yang diharapkan, mudah-mudahan 2013 nanti bisa ada peningkatan.
Memang anggaran untuk ini cukup mahal, tetapi kalau tidak dijalankan beberapa tahun kemudian mau dikamanakan Negara kita ini. “Semua ini merupakan akibat dari dendam kepada orba padahal tidak semua yang berkaitan dengan orba pun jelek, hanya karena ada tatanan-tatanan yang dihilangkan inilah yang terjadi. (hermanto)
