Bandung, BEDAnews
Adanya penambahan jumlah kelas yang mencolok pada sekolah-sekolah negeri ditingkat SMP maupun SLTA yang terjadi pada masa penerimaan siswa baru kemarin, semula telah memiliki 12 kelas pada penerimaan siswa baru kali ini ditambah lagi sampai 6 kelas yang disebut mereka sebagai kelas terbuka.
Hal ini diduga terjadi karena adanya permainan antara kepala sekolah dengan Dinas terkait serta dugaan terjadinya perdagangan, demikian diungkapkan anggota Komisi E DPRD Jawa Barat, Humar Dhani kepada wartawan Di DPRD Jawa Barat, Kamis (25/7).
Apa yang dilakukan oleh sekolah-sekolah negeri ini, menurut Humar, telah merugikan sekolah swasta dan tidak sejalan dengan program pemerintah provinsi yang berupaya untuk mengembangkan sekolah-sekolah swasta dengan program penambahan 2 kelas. Akibat dari kebijakan sekolah negeri itu, banyak sekolah swasta tidak kebagian murid sama sekali, kemudian guru-guru swasta yang honorer ini mau dikemanakan.
“Inilah yang tidak benar, pertama karena kebijakan ini bertabrakan dengan program pemerintah, kemudian diduga mereka yang tidak lulus dinego lagi dengan angka-angka, ini terjadi dimana-mana, ini kan namanya memelihara korupsi,” ungkap Humar.
“Kelas tambahan ini dilakukan siang hari pagi formalnya, sehingga guru-gurunya yang PNS juga akan dapat tambahan keuntungan disana, dan hal ini menjadikan program gubernur untuk untuk mengembangkan sekolah swasta sia-sia, ditambah lagi dengan kurikulum pendidikan kita yang amburadul dipertanyakan mau gimana dengan nasib sekolah swasta plus guru-gurunya,” jelasnya.
Untuk itu anggota Fraksi Partai Gerindra ini, mempertanyakan kebijakan Dinas untuk membolehkan ini, “Apa dasarnya !, bisa saja ini dinas benar-benar main-main dengan sekolah, saya duga kalau ini kebijakan kabupaten lalu apa fungsi dinasnya, maaf kita menduga ada peluang yang diperoleh dinas dari ijin-ijin itu,” ungkapnya.
Pihaknya melihat pemerintah tidak bisa mengatur porsi sekolah negeri dan swasta, berapa angka untuk penambahan kelas saya harapkan ada batasan sampai 2 kelas saja, karena akibat itu program anggaran pemerintah menjadi mubazir. “Bayangkan berapa anggaran yang dikeluarkan untuk itu tidak kecil,” katanya seray menambahkan dirinya ngeri kalau Jawa Barat dilaterbelakangi kondisi seperti ini, dan komisi E mendorong untuk melakukan perubahan. (hermanto)
