Bandung, BEDAnews
Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan membangun 7500 rumah tinggal layak huni (rutilahu) tipe 36, di semua kabupaten di Jawa Barat. “Mudah-mudahan ada bantuan lain yang kita terima untuk memperkuat program perbaikan rumah, dengan 10 sampai 15 juta bukan hanya renov mungkin bisa seluruhnya,” kata Gubernur Jawa Barat H. Ahmad Heryawan usai Upacara memperingati hari perhubungan Nasional dan hari Perumahan Nasional di Halaman gedung Sate, Selasa (2/10)
Sementara Kepala Dinas pemukiman dan perumahan Edi Nasution menyatakan dari jumlah rumah yang tidak layak huni, tersebar di beberapa daerah di Jabar. Terbanyak ada di kawasan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bekasi. Terkait dengan kondisi tersebut, sudah diusulkan kepada Pemerintah Pusat agar dilakukan perbaikan dan penataan.
Kondisi rumah tidak layak huni, melalui sharing dana pemerintah dari jumlahnya yang mencapai 100.000 unit, sebanyak 29.000 unit sudah berhasil dilakukan perbaikan. Dari APBD Provinsi Jabar, perbaikan rumah tidak layak huni sudah dilakukan. Jumlah rumah yang sudah difasilitasi mencapai 6.000 unit, dengan besaran dananya sebesar Rp. 15 juta per unit. Sementara itu, besaran dana dari Pemerintah Pusat untuk memperbaiki rumah tidak layak huni sebesar Rp. 6 juta per unit.
Edi, menambahkan untuk mengejar kualitas perbaikan rumah tidak layak huni, diakui dana tersebut belum memadai, untuk mewujudkan perbaikan rumah layak huni agar lebih berkualitas dibutuhkan swadaya masyarakat.
Adapun bantuan dana untuk perbaikan rumah tidak layak huni, diperuntukkan untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah. Data tersebut, diambil dari data BPS dan dilengkapi dengan survey, melalui survey tersebut dapat dilihat data riil kondisi rumah yang harus difasilitasi.
Pemerintah, dengan difasilitasi pihak Kemenpera dan Kementerian Pekerjaan Umum juga mempersiapkan rumah susun, yang diperuntukkan untuk para buruh. Untuk di Jabar, rusun disiapkan di Kabupaten Bandung tepatnya di kawasan Rancaekek dan selanjutnya juga akan dibangun di Solokan Jeruk. (Hermanto)
