Pemerintah Kota Bandung telah menyiapkan anggaran sekitar 7 Miliar untuk melakukan penataan kawasan perbatasan hususnya daerah Cimindi. “Kita telah menyiapkan sekitar 7 M, untuk menata kawasan perbatasan ini,” ujar Wali Kota Bandung M. Ridwan Kamil, usai melakukan perjanjian kerjasama mengenai penataan kawasan perbatasan kedua wilayah, khususnya daerah Cimindi. Penandatangan perjanjian dilakuakn oleh Wali Kota Bandung M. Ridwan Kamil dan Wali Kota Cimahi Atty Suharti, di Auditorium, Balaikota Bandung, Jalan Wastukancana No. 2, Kamis (3/4).
Perjanjian penataan perbatasan kedua wilayah diantaranya meliputi permasalahan sampah, banjir, penataan PKL (pedagang kaki lima), taman, transportasi, pendidikan dan kesehatan.anggaran 7 miliar tersebut, akan dipergunakan untuk menata kawasan perbatasan seperti taman, kesemrawutan lalu lintas, PKL yang akan di tata dan median tengah akan dijadikan taman, dengan tanaman yang teduh.
Wali Kota Bandung juga menuturkan, sumber kemacetan yang timbul di perbatasan tersebut adalah PKL, angkot yang berhenti atau ngetem sembarangan. Sehingga untuk mengatasi hal tersebut pembenahannya dimulai dari sumbernya terlebih dahulu. “Sehingga apabila sudah ditata, orang bolak balik Cimahi Bandung akan merasa nyaman dan bangga, biasanya perbatasan itu dicuekin, karena saling berharap ke kota sebelah,” jelasnya.
Selain menata beberapa hal tersebut, M. Ridwan Kamil pun mengungkapkan akan dibuat gerbang perbatasan yang dinamis tidak statis. “Tema gerbangnya dinamis, dengan banyak tiang dan kita akan cari simbolisasi dari Bandung dan Cimahi, tetapi untuk nama kita akan pikirkan nanti,” pungkasnya.
Senada dengan Wali Kota Bandung, Atty Suharti pun mengungkapkan bahwa anggaran Pemkot Cimahi untuk menata kawasan perbatasan tidak jauh berbeda dengan Kota Bandung. “Anggaran kita tidak jauh dengan Kota Bandung, dan ada di tiap SKPD,” ujarnya.
Atty pun menuturkan apa yang dituangkan dalam kerjasama tersebut bukan hanya permasalahan batas wilayah, tetapi juga pendidikan, kesehatan dan yang dibutuhkan untuk dikerjasamakan. “Seperti yang dituangkan tadi dalam perjanjian, bukan hanya masalah sampah dan banjir, tetapi juga transportasi, PKL, pendidikan, kesehatan dan hal-hal lainnya yang butuh dikerjasamakan,” pungkasnya. (buds)
