Kemudian Dinas Penataan Ruang (Distaru) untuk sektor konstruksi. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) untuk kegiatan politik. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (KUMKM) untuk kegiatan usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah. Serta Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Setda Kota Bandung untuk sektor kegiatan keagamaan.
“Ada 9 OPD yang bergerak. Diskar itu sekretariat gugus tugas. Seperti contoh tadi misalkan ini ada dari Distaru yang briefing dulu di sekretariat bergerak pemantauan ke sepanjang jalan area Kosambi sama ke Soekarno Hatta,” ujarnya.
Dadang mengungkapkan selama pemberlakukan PSBB proporsional ini pemantauan akan terus dioptimalkan guna memastikan protokol kesehatan tetap diberlakukan dan aturan dari pemerintah bisa diikuti sebagai bagian dari upaya menekan penyebaran Covid-19 di Kota Bandung.
