Bandung, BEDAnews
Majelis Pengurus Wilayah (MPW) Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) Orwil Jawa Barat, dalam masa bakti 2011-2016 berupaya mendorong para pengusah muslim baik UMKN maupun pengusaha besar, untuk lebih aktif berperan dalam pemberdayaan masalah ekonomi dan kewirausahaan dalam membantu menyelesaikan persoalan masyarakat Indonesia.
”Upaya legalisasi, revitalisasi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat terus kita prioritaskan, sebab persoalan globalisasi tidak bisa dilepaskan dari masalah ekonomi, pendidikan dan politik, yang ditopang oleh ilmu teknologi. Untuk bidang ekonomi, salah satunya kita dorong mereka (pengusaha-Red) agar terlibat langsung sebagai peran utama,” ungkap, ketua ICMI Orwil Jawa Barat, H. Mohamad Najib, kepada wartawan di Bandung, MInggu (12/8).
Dinyatakan Najib, masalah ekonomi, pendidikan dan politik merupakan tiga pilar penting yang harus di sikapi serius, dan masalah ekonomi menjadi salah agenda proritas ICMI Jabar dari 14 program prioritas kedepan, terutama bagaimana ICMI berupaya memposisikan para pengusaha muslim bisa menjawab tantangan global, berperan aktif sebagai subyek bukan obyek.
”Pengusaha muslim harus terlibat aktif bagian dari solusi memacahkan persoalan ekonomi dan kesejahteraan umat, bukan sebagai penonton ditengan derasnya pengaruh gobalisasi,“ kata Najib.
Kondisi sekarang, diakuinya, pengusaha muslim masih dimarginalkan dan masih mengikuti dominasi global yang berhaluan ekonomi kapitalis dan sekuler.
Meski begitu, dengan modal dan peningkatan SDM handal dan berkualiatas ICMI pun berusaha mendorong terciptanya iklim bisnis yang kondusif kompetitif dan berkeadilan untuk membebaskan umat dan masyarakat Indonesia dari keterbatasasn akses permodalan dan pasar, serta tingginya biaya modal.
Dia berharap, salah satu program bidang ekonomi yaitu program mencetak 1000 pengusaha UMKM dan pengusaha besar dikalangan ICMI dan umat Islam lainnya segera terwujud.
“Kami sudah agendakan 14 prioritas program kedepan, satu bidang, satu agenda perioritas, semua agenda itu perlu dukungan dari semua pihak, terutama pemerintah dalam hal ini sebagai regulator,” ujarnya.
Pemerintah dalam hal ini, tegas Najib, hanya salah satu instrument untuk memfasilitasi dan mobilisasi ekonomi supaya tidak terjadi tindakan eksploitatif. Pemerintah kapasitasnya hanya sebagai pelayan regulator bukan sebagai actor, sambungnya.
“Yang terjadi sekarang justru pemerintah yang sejatinya sebagai regulator, malah merangkap sebagai aktor sehingga terjadi kekacauan di masyarakat,“ tegas Najib. (Hargribs)
