• DISCLAIMER
  • PEDOMAN MEDIA CYBER
  • TENTANG KAMI
  • REDAKSI
  • Contact Us
Minggu, November 22, 2026
  • Login
Bedanews
Advertisement
  • TNI-POLRI
  • Headline
  • Ragam
  • News
  • Politik
  • Edukasi
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Karya
  • Profil
No Result
View All Result
  • TNI-POLRI
  • Headline
  • Ragam
  • News
  • Politik
  • Edukasi
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Karya
  • Profil
No Result
View All Result
Bedanews
No Result
View All Result

Home ยป Pemerhati Kelautan: Kebijakan Pemerintah tentang Tata Kelola Tangkap Ikan Perlu Dievaluasi

Pemerhati Kelautan: Kebijakan Pemerintah tentang Tata Kelola Tangkap Ikan Perlu Dievaluasi

Asep Budi by Asep Budi
6 Februari 2016
in Tak Berkategori
0
0
SHARES
1
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Jakarta, BEDAnews.com

Pemerhati Tata Kelola Kelautan, Tjandra Setiadji (Andy Candra) menyoroti kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Perpanjangan Perijinan karena dapat mempersulit bagi nelayan untuk melakukan penangkapan ikan. Dan ini juga diduga sebagai sebab menurunnya tingkap ketersediaan ikan di pasaran.

Selain ketersediaan ikan menurun, akibat dari sulitnya soal ijin tadi, perekonomian di sektor perikanan diduga akan menurun drastis termasuk pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir akan mengalami kemunduran. Hal tersebut diungkapkan Ancy kepada wartawan melauli siaran pers, Kamis ((6/2) di Jakarta.

BeritaTerkait

Panglima TNI Ikuti Fun Shooting di Bumi Marinir Cilandak

21 November 2026

Panglima TNI Saksikan Demonstrasi Drone dan Remote Control Weapon System di Bumi Marinir Cilandak

21 November 2026

Dijelaskannya, akibat lain, ini juga akan berakibat pada tingkat pengangguran yang semakin naik dari tahun ke tahun kalau masyarakat pesisir pada khususnya dan pekerja nelayan pada umumnya sudah tidak bisa bekerja kembali.

Oleh karena itu, perlu ada langkah-langkah solutif dari pemerintah untuk mengevaluasi semua kebijakan yang dapat merugikan masyarakat nelayan tersebut. Misalnya sebut saja soal Permen Kelautan dan Perikanan soal Perijinan dan PP 75 tahun 2015 soal kenaikan pungutan.

“Kebijakan tersebut disadari dan diyakini sudah pasti melalui kajian mendalam, tetapi kebijakan tersebut perlu juga dilihat efek dan hasilnya. Keyataan di lapangan hari ini, nelayan pada kesulitan untuk melakukan penangkapan ikan,” imbuh Andi yang juga sebagai Ketua Assosiasi Pengusaha Kepiting Indonesia

Kebijakan juga harus melihat aspek sosiologisnya. Kalaupun secara kajian akademiknya bagus dan ideal tetapi realitas di lapangan apa sekiranya bisa dilakukan oleh nelayan atau tidak. Ini juga harus menjadi pertimbangan kebijakan yang dikeluarkan untuk dievaluasi, pungkasnya. (MR)

Previous Post

Catatan Disekitar Komisi IV DPRD Jabar

Next Post

Kapuspen TNI Berikan Penghargaan Penerangan Kodam VI/Mulawarman Balikpapan Satuan Penerangan Terbaik

Related Posts

TNI-POLRI

Panglima TNI Ikuti Fun Shooting di Bumi Marinir Cilandak

21 November 2026
TNI-POLRI

Panglima TNI Saksikan Demonstrasi Drone dan Remote Control Weapon System di Bumi Marinir Cilandak

21 November 2026
Ragam

Sorotan Dinda Ghania, Daniel Mutaqin Ingatkan Warganet Bijak Mengkritik

21 November 2026
TNI-POLRI

โ€ŽSinergi Kamtibmas Kapolsek Pagelaran, Berikan Edukasi Jelang Shalat Jum’at di DKM AL-Istikomah

21 November 2026
Hukum

Ada Gugatan Merek EXCELLTEL, HH Selaku Pendaftar Pertama: Silahkan PN Jakarta Selatan Memeriksa

21 November 2026
Ekonomi

UMP Jabar 2027 Naik Rp.682.399 Jadi Rp3 Jutaan

21 November 2026
Next Post

Kapuspen TNI Berikan Penghargaan Penerangan Kodam VI/Mulawarman Balikpapan Satuan Penerangan Terbaik

Please login to join discussion

JDIH DPRD Kota Cimahi

LPKL

BEDA Itu pilihan

SERIKAT MEDIA SIBER INDONESIA

MFC - Bedanews.com ยฉ 2021

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
No Result
View All Result

MFC - Bedanews.com ยฉ 2021