Jakarta, BEDAnews.com
Pemerhati Tata Kelola Kelautan, Tjandra Setiadji (Andy Candra) menyoroti kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Perpanjangan Perijinan karena dapat mempersulit bagi nelayan untuk melakukan penangkapan ikan. Dan ini juga diduga sebagai sebab menurunnya tingkap ketersediaan ikan di pasaran.
Selain ketersediaan ikan menurun, akibat dari sulitnya soal ijin tadi, perekonomian di sektor perikanan diduga akan menurun drastis termasuk pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir akan mengalami kemunduran. Hal tersebut diungkapkan Ancy kepada wartawan melauli siaran pers, Kamis ((6/2) di Jakarta.
Dijelaskannya, akibat lain, ini juga akan berakibat pada tingkat pengangguran yang semakin naik dari tahun ke tahun kalau masyarakat pesisir pada khususnya dan pekerja nelayan pada umumnya sudah tidak bisa bekerja kembali.
Oleh karena itu, perlu ada langkah-langkah solutif dari pemerintah untuk mengevaluasi semua kebijakan yang dapat merugikan masyarakat nelayan tersebut. Misalnya sebut saja soal Permen Kelautan dan Perikanan soal Perijinan dan PP 75 tahun 2015 soal kenaikan pungutan.
“Kebijakan tersebut disadari dan diyakini sudah pasti melalui kajian mendalam, tetapi kebijakan tersebut perlu juga dilihat efek dan hasilnya. Keyataan di lapangan hari ini, nelayan pada kesulitan untuk melakukan penangkapan ikan,” imbuh Andi yang juga sebagai Ketua Assosiasi Pengusaha Kepiting Indonesia
Kebijakan juga harus melihat aspek sosiologisnya. Kalaupun secara kajian akademiknya bagus dan ideal tetapi realitas di lapangan apa sekiranya bisa dilakukan oleh nelayan atau tidak. Ini juga harus menjadi pertimbangan kebijakan yang dikeluarkan untuk dievaluasi, pungkasnya. (MR)













