Bandung BEDAnews.
Komisi IV DPRD Jawa Barat merupakan Komisi yang sangat erat kaitannya dengan perencanaan dan proses pembangunan Infrastruktur di Jawa Barat yang meliputi bidang jalan, pengairan, pemukiman dan perumahan, perhubungan, lingkungan hidup, ESDM, BAPPEDA, serta BP3Iptek.
Terkait dengan Hal tersebut Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat, Drs. H. Daddy Rohandy memberikan catatan atas beberapa isu terkait dengan pekerjaan Infra struktur yang menjadi bidang garapan dan tupoksi Komisi IV DPRD Jabar, serta permasalahan mitra kerjanya.
Dikatakan Daddy yang wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Jabar ini, beberapa hal yang perlu mendapat perhatian,meliputi.
Beberapa pekerjaan monumental yang didanai APBN hendaknya diinformasikan (sebatas informasi) pula oleh eksekutif ke DPRD, sehingga DPRD tidak ditinggalkan begitu saja. Kita kerapkali tidak tahu pekerjaan yang didanai APBN padahal di “rumah kita sendiri”. Ini menjadi situasi yang tidak sehat.
Daddy juga menyoroti Persoalan pembebasan lahan yang selalu menjadi penghambat pekerjaan,yang berakibat banyak pekerjaan di beberapa Dinas terganggu. Misalnya, pembangunan Tol Cisumdawu, Tol Soroja, Tol Bocimi, dan Tol BORR.
Demikian pula dengan pembebasan lahan yang ada di beberapa DI (daerah irigasi), dan Antisipasi atas hal tersebut. Daddy menyarankan Perlunya dibangun koordinasi (via Sekda) yang lebih intensif dengan BPN (Badan Pertanahan Nasional), karena suka tidak suka dan mau tidak mau kita harus bekerja sama dengan mereka dalam pembebasan lahan. Jangan sampai lahan tidak siap hanya karena koordinasi tidak terbangun.
Masalah Fiscal gap (keterbatasan anggaran) menjadikan kita kerap kali menetapkan skala prioritas yang benar-benar terbatas. bukan tanpa risiko.dengan akibat keterbatasan anggaran tersebut kerap membuat pekerjaan di beberapa daerah irigasi menjadi parsial, dan tidak tuntasnya rehabilitasi atau penggarapan sebuah DI berakibat pada ketidaktuntasan irigasi di wilayah DI tersebut.
Hal itu mengakibatkan tidak terpenuhinya harapan irigasi di wilayah tersebut. yang pada akhirnya, kemandirian pangan daerah hanyalah menjadi mimpi belaka. karena itu skala prioritas pembangunan seharusnya disinkronkan dengan target-target yang sudah digariskan dalam RPJMD.
Adanya beberapa kebijakan pembangunan yang mau diambilalih oleh Pemerintah Pusat (top-down), akan lebih elok rasanya jika semua dilakukan sinkronisasi, dengan demikian, tidak akan menimbulkan masalah, baik sekarang maupun di belakang hari.
Secara keseluruhan Realisasi keuangan mitra Komisi IV di atas 92% dengan realisasi fisik rata-rata di atas 97%.
Daddy yang berangkat dari daerah pemilihan Indramayu, dan Kab/kota Cirebon ini juga secara khusus memberikan catatan pada kinerja dan kondisi mitra kerja komisinya, sebagai tupoksi komisi IV yang membidangi pembangunan.
Dinas Bina Marga
Dinas Bina Marga seharusnya menambah Jumlah BPJ di lingkungannya. Ini terkait dengan daya jangkau (coverage area) dari masing-masing BPJ sehingga angka kemantapan jalan tetap terpelihara seperti yang diinginkan. Dinas Bina Marga Idealnya memiliki minimal 9 BPJ, sedangkan sekarang ini baru memiliki 6 BPJ.
"Jika jalan penambahan BPJ belum memungkinkan, kita bisa melakukan langkah substitusi, yaitu dengan menambah jumlah SUP (Sub Unit Pelayanan) di masing-masing BPJ."Katanya
Diungkapkannya, Peningkatan dan pemeliharaan ruas jalan provinsi sebaiknya lebih menitik beratkan keharusan (must) dan bukan keinginan (want). Data memang ada di eksekutif, tetapi policy ada di legislative. Ini yang harus disinkronkan. Jalan-jalan produksi seharusnya menjadi skala prioritas lainnya sehingga akan menaikkan NTP (nilai tukar petani).
Jika ini terjadi, petani kita akan menjadi lebih sejahtera dan secara keseluruhan masyarakat Jabar pun menjadi lebih sejahtera. Meskipun Beberapa urusan perlu konsultasi ke kementerian terkait, semisal grand desain dan penanganan jalan di Jabar.
Dinas PSDA
Dinas yang mengelola air permukaan ini seharusnya Jumlah Balai seharusnya sudah menambah jumlah balainya atau minimal menambah jumlah SUP (Sub Unit Pelayanan) di masing-masing Balai. Penanganan DI seharusnya dilakukan secara lebih serius karena ini terkait dengan daya dukung atas pencetakan lahan sawah baru yang sudah dicanangkan seluas 100.000 ha.
Jitut dan Jides juga seharusnya mendapat perhatian kita karena APBD kabupaten di Jabar tidak memungkinkan untuk melakukan akselerasi rehabilitasi.
Beberapa urusan perlu konsultasi ke kementerian terkait, semisal penangan situ/daerah irigasi.
Dinas Permukiman dan Perumahan
Penganggaran venue PON seharusnya mendapat pengawasan ekstra di tahun ini. Penyelenggaraan PON tinggal 8 bulan lagi. Artinya, kita hanya punya waktu sekitar 240 hari lagi. Jangan sampai pertaruhan nama baik Provinsi Jabar menjadi tercoreng karena venue PON belum siap pada waktunya. Pembangunan Sabermas (sanitasi berbasis masyarakat) seharusnya tidak hanya untuk memenuhi belanja fungsi kesehatan. Program ini amat dibutuhkan masyarakat untuk meningkatkan kesehatan mereka sehingga IPM Provinsi Jabar akan naik pula.
Pembangunan TPPAS Regional hendaknya dilakukan percepatan mengingat urgensinya. Legok Nangka merupakan pengganti Sarimukti yang mewadahi Bandung Raya, Nambo merupakan penampungan untuk Kota Bogor, Kab. Bogor, dan Kota Depok.
Selain itu, kehadiran 2 TPPAS Regional lainnya juga ditunggu kota/kabupaten kota kita, yakti TPPAS untuk Ciayumajakuning dan Bekarpur (Bekasi-Karawang-Purwakarta).
Dinas Perhubungan
Pengambilalihan pembangunan BIJB Kertajati oleh Pemerintah Pusat (Kementerian Perhubungan) seharusnya disikapi secepatnya. Meskipun setidaknya ada 3 manfaat dari proses tersebut, yaitu (a) percepatan pembangunan, (b) APBD tidak tergerogoti, dan (c) Percepatan pelayanan kepada masyarakat.
Sayangnya, kita tidak diajak bicara lebih dulu, bahkan terkesan “ditinggal”. Padahal Ini butuh sikap serius berkaitan dengan posisi Jabar yang telah menginvestasikan Rp 1 triliun lebih.
Dewan minta Jabar jangan disamakan dengan Pemprov Sumatera Utara. Sumut boleh tak memperoleh PAD karena mereka tidak berinvestasi, karena mulai dari pembebasan lahan semua dibiayai APBN. “Lalu bagaimana sikap DPRD? Akankah “menghibahkan” begitu saja proyek monumental itu tanpa kompensasi saham, misalnya?” ungkap Daddy
Selain itu ada 2 konsekuensi lain dari pengambilalihan pembangunan BIJB Kertajati, yakni. Pertama Pembatalan penyertaaan modal kepada PT BIJB sebesar Rp 200 miliar di APBD murni 2016 ini, dan Penutupan PT BIJB. Dalam urusan perhubungan ini,
Daddy juga mempertanyakan bagaimana kelanjutan beberapa Bandara rintisan (Citarate di Sukabumi dan Nusawiru di Pangandaran)? Dalam kaitan dengan Reaktivasi beberapa ruas kereta api yang masih menyisakan persoalan, Lagi-lagi dengan urusan lahan. Serta anggaran kerohiman yang berbeda, Dirjen Perkeretaapian menyatakan mengalokasikan Dana Kerohiman Rp 80 miliar, nyatanya pada instansi di bawah (Balai) hanya tersedia Rp 30 miliar saja. Lalu Bagaimana kelanjutan short cut jalur kereta api Cibungur-Tanjungrasa? Serta Grand desain perhubungan, pembagian urusan terminal, jembatan timbang, dan beberapa masalah lain perlu konsultasi ke kementerian terkait.
Dinas ESDM
Dengan diberlakuannya UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ada penambahan kewenangan yang begitu besar pada Dinas ESDM. Ada urusan yang semula menjadi kewenangan kota/kabupaten dilimpahkan menjadi kewenangan Pemprov. Misalnya, urusan listrik di atas 1KVA. Dengan struktur yang ada Dinas ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) menjadi Dinas Enable Sumber Daya Manusia. UPTD harus dikelola secara lebih serius, baik SDM maupun sarana maupun prasarananya. Dengan demikian mereka akan berkontribusi secara serius pula pada peningkatan PAD Provinsi Jabar.
BPLHD
BPLHD adalah mitra komisi IV yang diharapkan turut menggawangi lingkungan hidup di Jabar ternyata kinerjanya dirasa kurang maksimal, masih banyak keluhan terkait penanganan lingkungan. Selain masalah SDM, anggaran di OPD ini dirasakan sangat minim sehingga tidak aneh kalau kinerjanya dirasa kurang maksimal.
Program GCB (Gerakan Citarum Bestari) di BPLHD harus menjadi spirit bersama yang dituangkan dalam RAM IP (Rencana Aksi Multipihak Implementasi Pekerjaan) Sedangkan Keberadaan Satgas Penegakan Hukum Lingkungan yang tidak bisa dipisahkan dari OPD ini,
Sayang, penyelesaiannya tidak lagi tergantung pada BPLHD tetapi pada institusi lain, sehingga Law enforcement-nya kurang bisa diharapkan berjalan dengan baik, jika kondisinya selalu tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas.
Bappeda.
Jabar menjadi perencana terbaik se-Indonesia 5 kali berturut-turut. Sayangnya, hal itu tidak diikuti dengan implementasinya. PR kita ke depan adalah bagaimana merumuskan perencanaan yang baik dan implementatif sehingga gap-nya makin kecil. Jangan ada program yang tiba-tiba muncul tanpa kesepakatan eksekutif-legislatif.
BP3Iptek
OPD baru ini diharapkan turut memberi warna dan arah pembangunan Pemprov Jabar. Penelitian-penelitian yang dilakukan kiranya merupakan penelitian yang rasional, berkelas, dan tetap “membumi”. Jangan sampai lembaga ini melakukan tupoksi yang tumpang tindih /duplikasi dengan OPD/SKPD lain.
Demikian disampaikan Daddy Rohanady kepada BEDAnews apa yang menjadi catatan dan isu disekitar tugas pokok dan fungsi dari komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat yang menangani bidang infrastruktur pembangunan, lingkungan, perhubungan di jawa Barat@her













