Soreang, BEDAnews
Asset Dinas Pendidikan yang harus dilestarikan dan dipelihara, ternyata bukanlah hal yang gampang. Ada asumsi yang dikenal mayarakat bahwa bendahara hanya ada di bagian keuangan dinas saja, padahal bendahara ada juga dalam pemeliharaan asset daerah, demikian diungkapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, Drs. H. Agus Firman Zaini, pada bedanews.com
Dalam Permendagri no 17/2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang tercantum dalam Pasal 3 ada beberapa definisi yang harus didasarkan paa pengelolaannya yaitu 1. Barang milik daerah yang melputi abarang yang dibeli atas beban APBD dan barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, 2. Barang sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf B meliputi barang yang diperoleh dari hibah atau sumbangan sejenis, arang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian kontrak, barang yang diperoleh berdasarkan perjanjian Undang-undang atau barang yang diperoleh berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
Semua pengelolaan asset harus sesuai dengan kebutuhan pengguna dan tidak bisa sembarangan diberikan, dan hal ini dijelaskan dalam pasal 4 yaitu pengelolaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarakan asas fungsional, yaitu kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akutabilitas dan kepastian nilai.
Pengelolaan barang milik daerah meliputi perencanaan dan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran ,penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindah tanganan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pembiayaan dan tututan ganti rugi.
Dalam pasal 6 ayat 3 dijelaskan bahwa Kepala Biro/ Bagian Perlengkapan/Umum/Unit pengelola barang milik daerah masing-masing bertanggung jawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang ada pada masing-masing SKPD dan ayat 4 mengenai Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pengguna barang milik daerah, berwenang dan bertanggung jawab.
Adapun teknisnya menurut Kdisdik Kabupaten Bandung, meliputi pengajuan rencana permohonan penetapan status untuk penguasaan barang milik daerah yang diperoleh dari APBN/APBD dan perolehan lainnya yang sah kepada Kepala Daerah melalui pengelola, melakukan pencatatan atau inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya, menggunakan barang milik daerah untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi satker perangkat daerah yang dipimpinnya.
Kemudian mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya, mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah yang berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan kepada Kepala Daerah melalui pengelola, menyerahkan tanah dana bangunan yang tidak dimanfaatkan penyelenggara tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya kepada Kepala Daerah melalui pengelola, papar Kadisdik kabupaten Bandung. (Zarina Alexander Lebed)
