Soreang, BEDAnews
Jumlah pekerja anak (child labor) yang bekerja di sektor industry, sebenarnya merupakan pelanggaran hak-hak anak yang seharusnya mereka peroleh dalam masa tumbuh kembang anak, demikian diungkapkan Hj. Nunung Aisyah, Kepala Bidang Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung kepada bedanews.com
Saat ini jumlah pekerja anak di Indonesia menurut ILO, Organisasi Perburuhan Internasional pada tahun 2010, masih berada di kisaran angka 1,5 juta orang atau 4,3%. Setengah dari pekerja anak berusia 5-17 tahun diperkirakan melakukan pekerjaan berbahaya yang dapat mengganggu kesehatan, keselamatan dan perkembangan moral mereka.
Dalam “Profil Nasional untuk Pekerjaan Layak di Indonesia” oleh pakar statistic ketenagakerjaan regional, ILO mencatat bahwa Indonesia memiliki perkembangan komitmen, dalam hal ini Pemerintah Indonesia telah memberlakukan Undang-undang dan meratifikasi konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa dan ILO tentang kerja paksa, pekerja anak dan hak-hak serta perlindungan anak.
Pemerintah Indonesia telah memperlihatkan komitmennya untuk menghapus pekerja anak dan memerangi perdagangan manusia. Penanganan Pekerja Anak tidak dapat dilakukan secara parsial tetapi harus dilakukan dengan melibatkan instansi lain seperti Dinas Pendidikan, Kemenag dan Dinas Kesehatan, agar tercipta sinergitas program yang saling mendukung dalam hal keagamaan (moral), pelatihan keterampilan, kursus life skill untuk mempersiapkan anak masuk ke dalam pasar kerja.
Pemerintah menempatkan upaya penanggulangan kemiskinan menjadi prioritas utama, hal tersebut tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional 2005-2025dan selaras dengan kesepakatan global dalam mewujudkan pencapaian Millenium Development Goal (MDGs) untuk mengurangi kemiskinan sebesar 2015melalui Millenium Declaration.
Untuk itu pemerintah telah meluncurkan program PPA-PKH, Pengurangan Pekerja Anak sebagai upaya Kementrian Tenaga Kerjadan Transmigrasi yang mengkhususkan pada Pengurangan Pekerja Anak, utamanya yang bekerja pada Bentuk Pekerjaan Terburuk Anak (BPTA) dan Pekerja Anak yang Putus Sekolah dan RumahTangga Sangat Miskin (RTSM) untuk di kembalikan ke pendidikan.
PPA-PKH merupakan program yang sinergi dengan Program Pengentasan Percepatan Kemiskinan Keluarga Harapan. Dalam kegiatannya PPA-PKH dilaksanakan secara berjenjang dari Pusat, Provinsi dan Kabupaten Kota, Dinas terkait, lembaga non profit, Komite Penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Program PPA-PKH tahun 2014 akan mengembalikan pekerja anak ke dunia pendidikan sebanyak 15.000 orang. Melibatkan 21 provinsi serta 100 Kabupaten/Kota.
Disnaker Kabupaten Bandung, menurut Hj Nunung Aisyah saat ini telah mendata jumlah anak PPA-PKH sebanyak 180 orang, dengan jumlah pendamping 18 orang, tutor 6 orang dengan nama shelter YPPI At Turmudzi yang berlokasi di Desa Cibodas Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung.
Usia anak PPA-PKH thn 2014 antara 12 sd 17 tahun dengan bidang pekerjaan sebagai buruh di pabrik krupuk, menyabit rumput, pengasuh, ojek, pelayan, cuci motor, limbah botol plastik, dsb. Rata-rata usia pendidikan mereka tidak masuk SD, SD, MI, MTS dan SMP. Ada 17 Kecamatan yang menjadi sasaran kegiatan PPA-PKH tahun 2014.
Penanganan PPA-PKH pasti akan sukses dengan pendampingan dan tutor yang memiliki entitas kerja dan loyalitas tinggi dalam melaksanakan tugasnya, jelas Kabid Pengawasan Tenaga Kerja Disnaker Kabupaten Bandung. (Zarina Alexander Lebed)
